Pelaksanaan Pengukuran Tanah Sebagai Dasar Terbitnya Sertifikat Tanah Elektronik (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang)

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pemilik bidang tanah. Dalam pelaksanaannya dilakukan pengumpulan dan pengelolaan data fisik salah satunya kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah. Tetapi kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan di desa Sebani kecamatan Sumobito kabupaten Jombang dan dalam lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tidak sesuai dengan aturan pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PERMEN No. 3 Tahun 1997 sebagai ketentuan pelaksana pendaftaran tanah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pelaksanaan pengukuran tanah sebagai dasar terbitnya sertifikat tanah elektronik dan mengetahui akibat hukumnya pengukuran tanah sebagai dasar terbitnya sertifikat tanah elektronik di Kantor Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan fakta (fact approach) yang dilakukan dengan mengadakan penelitian dilokasi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau das sollen dan prilaku dalam arti fakta (das sein). Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di desa Sebani kecamatan Sumobito kabupaten Jombang tidak sesuai dengan PERMEN ATR/K.BPN No. 3 Tahun 1997 terkait aturan teknis dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan Sehingga menghambat proses validasi data hasil pengukuran dan pemetaan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang untuk dilakukannya alih media/scan yang nantinya sebagai dasar terbitnya sertifikat elektronik menjadi dokumen elektronik. Akibat hukum atas ketidaksesuai tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tidak bisa menvalidasi data dari hasil pengukuran dan pemetaan sebagai syarat terbitnya sertifikat elektronik. Sehingga memberikan kerugian pada masyarakat desa Sebani yang tidak bisa mendapatkan sertifikat elektronik.