PROBLEMATIKA PASCA PEMBENTUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 2014 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Proses penegakan hukum di Indonesia sekarang ini telah diuji ketegasannya, dikarenakan adanya Undang-undang baru No 42 Tahun 2014 perubahan Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang dimana ada pasal-pasal yang dianggap menghambat proses penegakan hukum di Indonesia, karena dianggap menguntungkan anggota DPR. Dalam UU tersebut peran Badan Kehormatan (BK) diganti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Problematika pasca dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan ini ialah mengenai kewenangannya dalam proses peradilan khususnya pada pemberian izin bagi anggoat DPR yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga memunculkan polemik baru, izin yang dikeluarkan MKD bersifat wajib di karenakan adanya pasal yang memperkuat diharuskannya izin tersebut dikeluarkan oleh MKD.
Tentang Hak imunitas pada pasal 224 ayat (5) (6) (7) dijelaskan Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut. Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan angggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum. Ini membuktikan bahwa DPR tidak pro khususnya terhadap pemberantasan korupsi
Pada prinsipnya dalam konstitusi sudah diatur dalam pasal 27 ayat (1) dimana setiap warga Negara Indonesia sama kedudukannya dihadapan hukum tanpa terkecuali, dengan adanya pasal tersebut maka akan ada pembeda dalam kedudukan hukum antara warga biasa dan pemerintah, hak imunitas sendiri merupakan bentuk apresiasi yang diberikan Negara terhadap pejabat Negara untuk menunjang fungsi dan tugasnya, dan tidak menutup kemungkinan hak istimewa ini bisa disalah gunakan untuk melindungi diri dari jeratan hukum yang menyeret anggota DPR apalagi ditambahnya ayat-ayat seperti yang telah disebutkan. Untuk itu sebagai bentuk antisipasi ataupun sebagai pengawal berjalannya penegakan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku maka diperlukan proses pengawasan yang lebih oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk dari adanya perubahan UU tersebut.