TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) YANG TERLIBAT SEBAGAI ANGGOTA ISLAMIC STATE IN IRAQ AND SYRIA/ISLAMIC STATE (ISIS/IS)

ABSTRAK

Status kewarganegaraan merupakan suatu identitas penting bagi individu/orang untuk bernegara, dengan adanya status kewarganegaraan bagi stiap individu tentunya tidak lepas dari pemberian hak dan kewajiban oleh negaranya. Sebagaimana hak dan kewajiban yang telah diberikan oleh negara Indonesia terhadap Warganegaranya, dengan adanya hak dan kewajiban Warganegara Indonesia negara juga mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hak bagi Warga Negara Indonesia. Tetapi pememerintah Negara Indonesia akan mengeluarkan kebijakan pencabutan status kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang trlibat sebagai anggota ISIS/IS. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan status kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat sebagai anggota Islamic State in Iraq and Syria/Islamic State (ISIS/IS) seperti yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945, UU nomor 39 tahun 1999 tentan Hak Asasi Manusia, UU nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan pengorelasian terhadap konvensi Declation Universal of Human Right tahun 1948 serta kedudukan ISIS/IS dalam kajian hukum internasional.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan yang merupakan sebuah kajian peratutan perundang-undangan yang berhubungan antara semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan perlindungan terhadap hak kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia serta kedudukan ISIS/IS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencabutan status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang terlibat sebagai anggota ISIS/IS tidak dapat dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia, dengan demikian Warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS/IS masih tetap sebagai Warga Negara Indonesia. Di samping itu kedudukan ISIS/IS dalam hukum internasional bukanlah suatu negara melainkan kaum pemberontakan (Insurgent) tetapi bukan kaum pemberontakan (Belligerent).

Kata kunci : hak dan perlindungan, status kewarganegaraan, negara hukum, status dan kedudukan ISIS/IS, Warga Negara Indonesia.