TINJAUAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2015 DAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERBEDAAN UPAH TENAGA KERJA DI PABRIK BAKUL BANGKALAN

Adanya transportasi yang sangat mudah dijangkau membuat para pemilik usaha untuk selalu mengembangkan usahanya dengan cara membangun tempat kerja yang lebih besar dan luas, sama halnya dengan pabrik bakul yang ada di Bangkalan yang merupakan pabrik yang beroprasi di Surabaya kini berada di Bangkalan dan memperkerjakan warga sekitar dengan upah yang berbeda, upah merupakan hak yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha kepada para pekerjanya maka dari sini peneliti melihat perbedaan upah dari tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Maqa>s}id shari>‘ah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana sistem kerja di pabrik bakul Bangkalan? 2) Bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Maqa>s}id shari>‘ah?
Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field). Sumber data primer yang digunakan diperoleh berdasarkan penjelasan atau keterangan yang diperoleh dari lokasi penelitian secara langsung berdasarkan keadaan lapangan di pabrik bakul Bangkalan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
Hasil penelitian ini adalah: 1) sistem kerja yang ada dipabrik bakul bangkalan disini yaitu memiliki 4 bagian pekerja yaitu: sortir, teknisi, penghancur, dan percetakan. Dibagian percetakan yang memiliki perbedaan antara tenaga kerja atau buruh yang satu dengan yang lainya. 2) tinjauan dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Maqa>s}id shari>‘ah tentang perbedaan upah yang terjadi dibagian buruh percetakan seharusnya tidak boleh terjadi dikarena tidak sesuia dengan PP No.78 Thn 2015 dalam BAB IV bagian kesatuan umum Pasal 11 yang berbunyi “setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh upah sama untuk untuk pekerjaan yang sama nilainya” dan dengan adanya perbedaan upah ini dapat menimbulkan kemudhorotan yang mana tidak sesuai dengan tujuan hukumIslam untuk menciptakan kemaslahatan dan menjauhi kemudhorotan.
Kata kunci: perbedaan upah, peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 78 tahun 2015, Maqa>s}id shari>‘ah