PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKALAN ATAS PENCEMARAN UDARA DI TEMPAT PEMEROSESAN AKHIR SAMPAH BULUH

ABSTRAK

Pencemaran udara yaitu masuknya zat pencemar (berbentuk gas-gas dan partikel kecil/aerosol) ke dalam udara. Masyarakat sekitar Tempat Pemerosesan Akhir Sampah Buluh Kabupaten Bangkalan merasa tidak nyaman dengan adanya aktivitas pengolahan sampah tersebut karena menimbulkan bau tidak sedap dari sampah dan asap pembakaran sampah di TPA tersebut. Ini yang menjadi landasan penulis untuk mengambil judul “Pertanggungjawaban Pidana Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan Atas Pencemaran Udara Di Tempat Pemerosesan Akhir Sampah Buluh”.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan undang-undang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini seperti bagaimana respon masyarakat terhadap tempat pemerosesan akhir sampah yang berada di desa Buluh kecamatan Socah dan apakah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan sebagai Representasi Pemerintah dapat di pertanggungjawab pidana secara pidana atas pencemaran udara di TPA Buluh kecamatan Socah.
Mayoritas masyarakat di daerah TPA Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan memandang bahwa TPA Buluh merugikan masyarakat karena mengeluarkan bau yang busuk karena tidak diolah tetapi ditumpuk hingga menjadi gundukan sampah (dibiarkan). Hasil penelitian ini bahwa di TPA buluh tersebut terbukti terjadi pencemaran lingkungan yaitu pencemaran udara itu didasarkan dari hasil uji laboratorium Universitas Sepuluh November Surabaya. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan selaku penanggungjawab atas pengelolaan sampah di TPA Buluh tersebut dapat dipertanggungjawaban pidana secara pidana yang telah diatur dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah.

Kata kunci : Pencemaran Udara, Permasalahan, Pertanggungjawaban Pidana