POTENSI PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DALAM PENUNJUK LANGSUNG ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TLAGAH

Penelitian ini membahas potensi pelanggaran dalam proses penunjukan langsung anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Tlagah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. KPPS berperan penting dalam menjamin penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 3 Tahun 2018, pemilihan anggota KPPS seharusnya dilakukan melalui seleksi terbuka yang menekankan pada kompetensi, integritas, dan kemandirian. Namun di Desa Tlagah, proses penunjukan dilakukan secara langsung tanpa mengikuti prosedur yang diatur, yang menimbulkan potensi pelanggaran dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.rnPenelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukan langsung KPPS di Desa Tlagah melanggar peraturan yang berlaku dan dapat diganggu sebagai pelanggaran administrasi pemilu, yang berdampak pada keabsahan dan kualitas penyelenggaraan pemilu di desa tersebut. Penelitian ini merekomendasikan pengawasan yang lebih ketat dalam proses rekrutmen anggota KPPS serta pentingnya pelatihan yang memadai bagi petugas KPPS untuk meningkatkan profesionalisme mereka.