Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong

Pada saat ini, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong berada dalam tahap pertama dalam rencana pengembangan pelabuhan. Tahap pengembangan pelabuhan masih terus dilakukan sebab, banyak pengguna jasa yang mengelukan beberapa fasilitas yang kurang baik sehingga menghambat aktifitas penanganan hasil perikanan. Terdapat fasilitas-fasilitas yang digunakan sebagai sarana pendukung kegiatan pelabuhan, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kondisi seluruh fasilitas dan menganalisis tingkat pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survey yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat data yang ada di lokasi penelitian, yang kemudian, data tersebut diolah secara deskriptif kuantitatif. Analisis data berupa perhitungan formula berdasarkan ketentuan dari Ditjen perikanan tangkap (1981) untuk menghitung kapasitas suatu fasilitas pokok dan fasilitas fungsional di pelabuhan perikanan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pemanfaatan dermaga bongkar dan perbekalan berdasarkan perhitungan memiliki nilai presentase sebesar 170% dan 229%. Kolam pelabuhan memiliki tingkat pemanfaatan hanya 0,49% (masih kurang). Lahan PPN Brondong memiliki nilai presentase 67% atau tingkat pemanfaatan dalam kondisi mendekati optimum. Turap dan breakwater dalam kondisi optimal. Akses jalan, drainase, dan rambu navigasi fasilitas tersebut dalam kondisi optimal. Fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang secara umum dalam kondisi optimal. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di masa mendatang akan ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Namun, untuk menjadi PPS, perlu dilakukan pengembangan terhadap berbagai fasilitas. Fasilitas di PPN Brondong saat ini berdasarkan pengamatan, secara umum masih belum layak untuk dijadikan sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera. Terdapat fasilitas-fasilitas yang belum memenuhi standar berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan PERMENKP/no.8/2012 tentang pelabuhan perikanan. Oleh karena itu, untuk menjadikan pelabuhan perikanan yang berstandar internasional perlu adanya penataan kawasan yang lebih baik. harus meningkatan pelayanan jasa dan perawatan secara berkala terhadap fasilitas yang dimiliki. Perlu adanya peningkatan dan penambahan fasilitas pengolahan hasil perikanan yang berstandar internasional, serta perlu penegakan aturan yang tegas.