PERATURAN PREDATORY PRICING DALAM SOCIAL COMMERCE

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan atas peraturan social commerce di Indonesia dalam menjaga persaingan usaha yang sehat yang berbasis ekonomi digital dan untuk memperoleh kejelasan terkait apa saja bentuk pelanggaran predatory pricing pada social commerce di Indonesia. Peluncuran TikTok shop melahirkan fenomena praktik predatory pricing atau jual rugi. TikTok Shop dianggap telah merusak harga dipasaran. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Adapun Hasil dari penelitian pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, Peraturan ini mencakup beberapa ketentuan penting yaitu Social commerce hanya boleh digunakan untuk promosi, bukan transaksi langsung. Menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha dilarang melakukan penjualan dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan menyingkirkan pesaing dan menciptakan monopoli. Praktik predatory pricing yang ditemukan di TikTok Shop tampaknya memenuhi kriteria ini, di mana harga jual yang sangat rendah dapat mengakibatkan pesaing, Khususnya UMKM lokal yang tidak mampu bertahan di pasar.