ANALISIS PROSES LABELISASI HALAL PADA BISNIS PRODUK BATIK (Studi Pada Bisnis Produk Batik Mantaka Di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep)

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal menegaskan secara jelas bahwa produk kenaan juga harus mempunyai labelisasi halal, termasuk juga batik. Namun, diberlakukan labelisasi halal pada produk batik banyak yang menuai pro-kontra. Dikarenakan produk batik berbeda dengan produk makanan dan minuman, dimana bahan-bahan yang digunakan pada produk batik adalah produk yang sudah jadi yang didapatkan dari hasil membeli pada perusahaan besar. Seharusnya, sertifikasi halal diperuntukkan bagi produsen bahan pembuat batik atau produsen skala besar yang memiliki pabrik. Namun, pada undang-undang No. 33 Tahun 2014 tidak memilah dan memilih industri pembatik mana yang perlu disertifikasi halal dan tidak. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis proses labelisasi halal pada bisnis produk batik, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah batik Mantaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses labelisasi halal pada batik Mantaka di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep.rn Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer yang digunakan yaitu dari hasil wawancara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang berkenaan dengan labelisasi halal pada produk batik, diantaranya adalah buku, jurnal, artikel, skripsi dan lain sebagainya.rn Hasil penelitian ini adalah bahan, proses produksi, ruang produksi dan penyimpanan pada produk batik Mantaka benar-benar sangat diperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Produk Jaminan Halal, yaitu terbebas dari hal-hal yang najis, diharamkan dan tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur babi dan turunanannya, yang mana hal ini tidak jauh berbeda dengan proses labelisasi halal pada makanan dan minuman. Temuan yang didapat dalam penelitian ini, yaitu tidak adanya observasi dari Auditor ke lokasi usaha. Selain itu, aturan yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Produk Jaminan Halal scope-nya masih umum. Tidak ada aturan yang lebih spesifik yang dapat diterapkan pada labelisasi halal untuk tekstil termasuk pada produk batik.rnrnKata Kuci : Produk Jaminan Halal, Labelisasi Halal, Produk Batik