Implementasi Metode Fuzzy Analytical Network Process Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Huni

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah salah satu wewenang yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat yang akan mendirikan bangunan baik bangunan huni ataupun non huni. Persyaratan dalam pengajuan IMB bangunan huni berbeda dengan non huni. Persyaratan dalam pengajuan IMB non huni lebih banyak dibandingkan persyaratan IMB huni. Oleh karena itu proses penerbitan non huni lebih lama. Banyak kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan IMB untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan lahan sehingga nantinya bangunan tersebut tidak akan mengganggu atau merugikan orang lain. Kriteria-kriteria dalam penyeleksian pemberian IMB wewenangnya diberikan kepada masing-masing daerah. Salah satu daerah yaitu Kabupaten Sampang dalam menyeleksi pemberian IMB non hunirnmempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah kelengkapan berkas, tata bangunan, peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur bangunan, kesesuaian lahan, pengendalian dampak lingkungan, serta persetujuan masyarakat. Keputusan pemberian IMB Non Huni yang masih manual dan banyaknya kriteria yang menjadi pertimbangan penilaian, serta terlibatnya dua perangkat daerah yaitu DPMPTSP sebagai admin dan penilai dan DPRKP sebagai penilai menyebabkan proses pengambilan keputusan kurang efisien dan kurangnya transparansi. Selain itu dengan perhitungan manual pembobotan kriteria tidak dapat dicek konsistensinya. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode Fuzzy Analytical Network Process (FANP) untuk membantu proses pengambilan keputusan pemberian IMB non huni. Metode FANP digunakan untuk menentukan kepentingan kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan pemberian izin IMB non huni. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, akurasi sistem yang didapatkan adalah 97.12%. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan pemberian IMB non huni dengan hasil yang cukup akurat. Selain itu dengan adanya sistem pendukung keputusan hasil keputusan menjadi lebih transparan.