Upaya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Listrik di Kota Bangkalan

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan salah satunya adalah penggunaan sepeda listrik di jalan raya khususnya di kabupaten Bangkalan. Untuk mengurangi resiko ini, pengendara wajib melengkapi diri dengan alat pelindung dan mematuhi rambu lalu lintas. berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, penggunaan sepeda listrik di jalan raya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas diatur dalam regulasi tersebut guna memastikan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Upaya Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Pada Pengendara Sepeda Listrik di Kota Bangkalan. Oleh karena itu fokus penelitian ini berkaitan dengan pelanggaran penggunaan sepeda listrik di jalan raya dan penerapan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan fakta (Fact Approach) pendekatan fakta ini dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian itu sendiri dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna sepeda listrik di jalan raya kota Bangkalan merupakan pelanggaran lalu lintas karena di Bangkalan tidak ada lajur khusus untuk pengoperasiannya sehingga mutlak tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya sesuai dengan Peraturan Menteri perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1 sepeda listrik hanya bisa digunakan di area tertentu. Penerapan sanksi terhadap pengguna sepeda listrik di Bangkalan menggunakan Diskresi Kepolisian yaitu berupa mengamankan dan menghentikan sementara pengoperasiannya.rnrnKata Kunci : Pengendara Sepeda Listrik, Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksi Pidana