REDESAIN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Mahkamah Konstitusi (MK) hadir sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan akhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisih tentang hasil pemilihan umum (PHPU) sebagaimana termuat dalam Pasal 24C perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945, di Indonesia lembaga yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsinya penyelesaian terhadap sengketa perselisihan hasil pemilu adalah mahkamah konstitusi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 C ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Namun sangat disayangkan, selama perjalanannya masih terdapat permasalahan berkenaan dengan electoral process pada diri MK dalam penyelesaian pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut membuat MK belum mampu memainkan perannya dengan baik dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, terlebih khusus adalah pemilu calon anggota legislatif DPRD Kota/ kabupaten. Hal tersebut juga membuat pemilu yang berlangsung di Indonesia kini belum sepenuhnya berjalan secara demokratis.rnPelaksanaan yang niscaya berpengaruh terhadap hasil. Itulah sebabnya kenapa kemudian menjadi penting untuk dilakukan nya redesain terhadap kewenangan MK dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilu calon anggota legislatif DPRD kota/ kabupaten. Mendesain kembali konsep penyelesaian perselisihan hasil pemilu dimaksudkan sebagai bentuk ikhtiar menemukan alternatif solusi terhadap perselisihan hasil pemilu yang dapat memberikan rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi yang berselisih ataupun pihak lain yang terkait yakni masyarakat.