PEMENUHAN RESTITUSI DAN REHABILITASI PADA PEKERJA MIGRAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (Studi PutusanNomor 144/Pid.Sus/2022/Pn.Bks)

Pekerja Migran korban tindak perdagangan manusia adalah individu yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk bekerja atau mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi kemudian menjadi korban eksploitasi oleh jaringan perdagangan manusia. Mereka sering kali dijanjikan pekerjaan atau kondisi hidup yang lebih baik, tetapi setibanya di negara tujuan, mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, mengalami kekerasan fisik atau seksual, atau diperjualbelikan untuk tujuan lain seperti prostitusi atau kerja paksa. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik yang digunakan dalam pedalam pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi kepustakaan (library research), setelah memperoleh bahan hukum, kemudian suatu analisis guna mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan. Pemenuhan hak restitusi dan rehabilitasi pekerja Migran Korban Tindak Pidana Perdagangan orang tidak terpenuhi, dikarenakan beberapa faktor. Seperti adanya tumpang tindih antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya, kurangnya kesadaran hukum bagi korban tindak pidana perdagangan manusia, belum Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Restitusi, serta kurangnya kemampuan dan kemauan terdakwa dalam pembayaran restitusi tersebut. Dalam Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/Pn.Bks tentang pemberian restitusi tidak terpenuhi, karena Majelis Hakim tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pemberian restitusi kepada korban, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kasus perdagangan orang. Dengan dasar pertimbangan dikarenakan restitusi tersebut tidak dimohonkan secara formal dan tertulis.