URGENSI HAK ANGKET TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Hak Angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang�undangan. Penggunaan hak tersebut lazimnya digunakan kepada pemerintah, sehingga menjadi sebuah kesalahan ketika hak angket tersebut dialamatkan kepada KPU yang merupakan lembaga di luar pemerintah dan bergerak independen. Upayatersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik. Namun melihat dari alasan utama penggunaan hak angket tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Kinerja KPU selama proses penggelaran pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 ini, karena kita ketahui bersama bahwa KPU mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian, atau pengawasan tidak diperlukan lagi. Terlebih soal kaitannya dengan pelaksanaan tupoksi KPU.