IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SAMPANG TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TIMUR

Kewenangan terkait Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal pemilihan umum jika dikaitkan ke Pasal 22E ayat (2) yang dimaksud pemilihan umum ialah memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Kepala Daerah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dimana objek penelitiannya mengacu pada dokumen Perundang-undangan dan Bahan Pustaka.
Hasil penelitian ini menunjukkan, Kewenangan menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan yang disebutkan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang, perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus. Namun kewenangan itu tidak konstitusional jika dikaitkan dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 22E ayat (2). Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang yang diperintahkan supaya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang seharusnya hal serupa juga berlaku pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur mengingat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehingga dapat tercapainya tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan serta keadilan bagi semua Masyarakat, apalagi asas dari putusan Mahkamah Konstitusi ialah erga omnes yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan.
Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Putusan, Asas Hukum.