POLITIK HUKUM PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN NEGARA TERHADAP DAERAH-DAERAH YANG BERSIFAT KHUSUS DAN ISTIMEWA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia tercatat
beberapa kali terjadi pergantian dan perubahan Konstitusi atau Undang-Undang
Dasar Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (periode 18
Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949), Konstitusi Republik Indonesia Serikat
Tahun 1949 (periode 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950), Undang-Undang
Dasar Sementara Tahun 1950 (periode 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959), kembali
berlakunya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui Dekrit Presiden pada
tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan dilakukannya perubahan ke-I pada tahun 1999,
ke-II pada tahun 2000, ke-III pada tahun 2001, dan ke IV pada tahun 2002.
Sehingga saat ini menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Adanya pergantian dan
perubahan pada konstitusi ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan
fundamental dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, salah satunya adalah
dengan adanya pengakuan dan penghormatan negara terhadap daerah-daerah yang
bersifat khusus dan istimewa di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun
pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statue
Approach) digabungkan dengan Pendekatan Sejarah (Historical Approach).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap daerahdaerah
yang
bersifat
khusus
dan
istimewa
memiliki
batasan-batasan
tertentu
pada

setiap
daerah.
Pengakuan
dan
penghormatan
negara

terhadap daerah-daerah yang
bersifat khusus dan istimewa menganut asas desentralisasi asimetris. Artinya
bukan pelimpahan kewenangan biasa tapi berbentuk pelimpahan kewenangan
khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu. Beberapa
kewenangan dari masing-masing daerah khusus maupun istimewa diatas
merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap daerah
yang bersangkutan. Keberadaan daerah istimewa dan khusus ini tetap dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak melampau prinsip dari
negara kesatuan. Seberapapun luasnya pemberian otonomi khusus yang bersifat
istimewa maupun khusus pada suatu daerah, tidaklah mengakibatkan daerah
tersebut seperti layaknya sebuah negara bagian dalam negara federal.

Kata kunci: -Pengakuan dan Penghormatan-Daerah Istimewa dan Khusus-
Otonomi Khusus