PENGAWASAN KEBIJAKAN TATA RUANG PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN ATAS TAMBAK GARAM RAKYAT

AbstrakrnKabupaten Pamekasan adalah salah satu kabupaten penghasil garam di pulau Madura, akan tetapi roduktivitas tambak garam rakyat masih rendah. Pada tahun 2023 produksi garam di Kabupaten Pamekasan 122.836 ton, sedangkan kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Sampang mampu menghasilkan 300.000 ton garam pada tahun 2023. Bahkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Pamekasan telah terjadi pengurangan luasan wilayah yang menjadi sentra pergaraman di Kabupaten Pamekasan dari 2.096 hektar menjadi 2.028 hektar. Oleh karena itu perlu adanya penelitian terkait pengawasan kebijakan tata ruang pada sektor tambak garam rakyat agar meningkatkan produktivitas hasil garam secara maksimal dengan kualitas terbaik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi lapangan (Field Reseach) dengan mengambil lokasi penelitian di sentra petani tambak garam rakyat di Kabupaten Pamekasan. Kemudian teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Selain itu Teknik analisis data yang digunakan adalah dekriptif- kualitatif, yakni menguraikan atau menjabarkan data secara berkualitas dan komperhensif dalam suatu bentuk kalimat yang tersturktur, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif dalam pemahaman data. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Pamekasan terkait bentuk-bentuk pengawasan kebijakan tata ruang tambak garam rakyat, adalah sebagai berikut: a. Pemantauan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan; b. Evaluasi atau penilaian oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan; c. Laporan masyarakat; dan d. Laporan tim pemantau. Selain itu upaya kebijakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam pengelolaan tata ruang tambak garam rakyat di Kabupaten Pamekasan untuk meningkatkan produktivitas hasil garam. Adalah sebagai berikut: a. Pengawasan secara langsung meliputi: 1. Pemetaan lahan tambak garam rakyat; 2. Pengaturan irigasi air tambak garam rakyat; 3. Pengolahan sampah tambak garam rakyat; 4. Pembangunan insfrastruktur tambak garam rakyat; 5. Permudah perizinan tambak garam rakyat. Selanjutnya b. Pengawasan secara tidak langsung meliputi: 1. Sosialisasi tentang pengawasan tata ruang; dan 2. Penerimaan laporan dari masyarakat. Kata Kunci: Tambak Garam Rakyat, Kebijakan, Pengawasan, Tata Ruang