PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUSAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Perintah jabatan sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana adalah konsep yang penting dalam hukum pidana, dengan tujuan untuk menentukan apakah tindakan pelaku yang dilakukan atas perintah atasan dapat dibenarkan secara hukum. Penelitian ini berfokus pada analisis legal mengenai kerangka hukum yang mengatur perintah jabatan serta penerapan alasan penghapus pidana dalam konteks hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.rnHasil analisis menunjukkan bahwa perintah jabatan dapat dijadikan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kewenangan dari atasan yang memberikan perintah dan itikad baik dari bawahan dalam melaksanakan perintah tersebut. Namun, terdapat perbedaan penafsiran antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam berbagai putusan pengadilan. Perbedaan ini mengindikasikan adanya ketidakpastian dalam penerapan perintah jabatan sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, yang menuntut kejelasan lebih lanjut dalam regulasi.rnOleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya pengaturan yang lebih jelas dan konsisten mengenai penerapan perintah jabatan sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Selain itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif bagi para praktisi hukum dan masyarakat untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam praktik penerapan perintah jabatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih efektif dalam menangani isu perintah jabatan dalam hukum pidana di Indonesia..