PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS TENUN IKAT PARENGAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Syaifuddin,Muhammad .2024.Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi GeografisTenunIkatParengandiKabupatenLamongan. SkripsiHukumPerdata. Fakultas Hukum. Universitas Trunojoyo Madura: Pembimbing Dr.Hj. Djualaeka, S.H., M.Hum.rnKata Kunci : Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Tenun Ikat Parengan TenunIkatParenganadalahkaintradisionalyangberasaldariDesarnParengan,KecamatanMaduran,KabupatenLamongan,JawaTimur,yangrnmemiliki nilai budaya tinggi dan diwariskan secara turun-temurun. Kain ini dikenal dengan motif khas seperti melati, teratai, dan pyuk tiga roda, serta menggunakan teknik tenun ikat yang rumit dan memerlukan keahlian khusus. Meskipun kaya akan warisan budaya, popularitas dan keberlanjutan Tenun Ikat Parengan sempat menurun, namun upaya pelestarian kembali dilakukan melalui pendiriansentraindustripadatahun1989. OlehKarena ituPenelitianinibertujuan untuk mengidentifikasipotensiTenun Ikat Parengan dalamkualifikasipemenuhan syarat Indikasi Geografis dan Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan Tenun Ikat Parengan sebagai Potensi Indikasi Geografis.rnMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis.rnHasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Tenun Ikat Parengan tidak memenuhi kualifikasi sebagai Indkasi Geografis. Namun dapat diberikan perlindungan dengan Kekayaan intelektual Komunal jenis Potensi Indikasi Geografis.Disampng itu, Faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam upaya Perlindungan Hukum Terhadap Potensi IG Tenun Ikat Parengan di Kabupaten Lamongan adalah Regulasi Hukum Tidak Lengkap, Dana dan Anggaran Terbatas dalam Perlindungan IG, Pemerintah Daerah Belum Berperan Sebagai Koordinator Antar-Instansi yang Terkait dengan Pengembangan IG dan Kurangnya Integrasi dan Kolaborasi Antar Lembaga Pemerintah.