PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN BURUH YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI KECAMATAN TUBAN

ABSTRACTrnKecelakaan kerja merupakan keadaan yang terjadi dalam suatu hubungan pekerjaan yang meliputi penyakit dan kecelakaan yang disebabkan aktivitas pekerjaan yang terjadi dalam pekerjaan, dari tempat tinggal menuju tempat kerja serta kembalinya dari tempat kerja menuju tempat tinggal. Nelayan buruh merupakan pekerjaan yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi, tak terkecuali para nelayan buruh di Kecamatan Tuban. Dalam kesehariannya para nelayan buruh ini belum dilindungi oleh jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Atas dasar itu, maka peran pertanggungjawaban nelayan pemilik kapal sebagai pemberi kerja dapat kita lihat apakah telah bertanggungjawab secara penuh atau hanya memenuhi beberapa kewajiban dan telah berkesusaian dengan peraturan perundang-undangan.rnJenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yaitu kajian mengenai norma yang ada serta pemberlakuannya di masayarakat serta menggunakan pendekatan fakta dengan melihat langsung keadaan secara nyata didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ada di wilayah pesisir di Kecamatan Tuban.rnPara nelayan pemilik kapal di Kecamatan Tuban sebagai pemberi kerja berkewajiban mendaftarkan para pekerjanya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS. Namun pada kenyataannya, para nelayan buruh belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nelayan buruh telah meminta hak perlindungan atas jaminan sosial ketenagakerjaan pada pengusaha untuk didaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan, namun pengusaha tidak memberikan respon atas permintaan pekerja. Sebagai upaya penanggulangan terjadinya kecelakaan kerja dan untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja menurut ketentuan UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, wajib disediakan APD. Beberapan Nelayan pemilik kapal masih belum menyediakan APD yang lengkap terhadap keselamatan kerja nelayan buruh. Kemudian bagi para nelayan yang mengalami kecelakaan kerja akan dilarikan ke Rumah sakit terdekat. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pemberi kerja yaitu pengusaha menanggung sebagian dan/atau seluruhnya biaya rumah sakit pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sampai pada keadaan pemulihan. Untuk pertanggungjawaban secara hukum, dengan memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan belum terpenuhi oleh sebab factor tertentu. Pengusaha juga dapat diberikan sanksi administrative maupun pidana apabila telah terbukti melakukan pelanggaran atas hak-hak para pekerjanya.rnKata Kunci : Nelayan Buruh, Pertanggungjawaban pemberi kerja, nelayan pemilik kapal, Kecamatan Tuban.