SINKRONISASI KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Terdapat adanya perbedaan mengenai kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu antara penetapan dari Menteri Sosial dengan hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sehingga terjadi suatu permasalahan yaitu pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Tahun 2017-2018. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa yang kebingungan harus mengacu pada peraturan mana dalam menentukan orang miskin dan orang tidak mampu.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Analisa bahan hukum normatif dilakukan dengan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis yaitu berdasarkan pengumpulan peraturan perundang-undangan (State Approach) yang mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dan berdasarkan pendekatan kasus (Case Approach).
Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 / HUK / 2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu perlu adanya perubahan, karena Badan Pusat Statistik telah melakukan pemutakiran kriteria hasil dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2014 oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif dengan mengasilkan 14 kriteria miskin. Tujuan dari adanya sinkronisasi penetapan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ini yakni agar pemerintah tidak bingung dalam mendata penduduk miskin melalui penetapan kriteria dari Keputusan Menteri Sosial yang terbaru. Sehingga dalam merubah kriteria dengan adaya sinkronisasi ini bertujuan agar krieria yang baru bisa digunakan sebagai acuan terpadu dan dalam Pemberian Bantuan Iuran (PBI) pemerintah tepat sasaran.

Kata Kunci : Sinkronisasi, Kriteria Fakir Miskin, dan Orang Tidak Mampu.