PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU GURAUAN BOM DI PESAWAT TERBANG

Gurauan bom dianggap sebagai perbuatan pemberian informasi palsu yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Dikatakan sebagai penyampaian informasi palsu yang membahayakan penerbangan, apabila bom yang dimaksud tidak dapat dibuktikan keberadaannya di dalam pesawat ataupun tempat lain yang masih dalam lingkungan penerbangan. Perbuatan tersebut di Indonesia diatur dalam tiga peraturan perundang – undangan yaitu, Undang – Undang penerbangan, Undang – Undang Terorisme, dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia. Menyampaiakan informasi palsu tentang bom di dalam pesawat merupakan perbuatan yang jelas dilarang dilakukan karena bom merupakan barang yang dianggap dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Dari beberapa perbuatan berupa gurauan tentang keberadaan bom tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan penumpang tentang bahayanya perbuatan yang dilakukannya. Serta kurang tegasnya penindakan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah dapatkah gurauan disebut sebagai tindak pidana penerbangan berupa penyampaian informasi palsu. Kemudian bagaiamanakah pertanggungjawaban pidana pelaku gurauan bom yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni dengan menggunakan bahan – bahan kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah peraturan – peraturan yang mengatur tentang hukum penerbangan, baik peraturan dari pemerintah Indonesia maupun konvensi – konvensi yang mengaturnya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa suatu perbuatan gurauan bom tentang keberadaan bom di dalam pesawat merupakan suatu perbuatan pidana. Perbuatan tersebut merupakan bentuk penyampaian informasi palsu yang membahayakan penerbangan dan diatur di dalam undang – undang penerbangan. Selain itu perlu dilihat juga kemampuan bertanggungjawab dari pelaku gurauan bom tersebut.
Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, gurauan bom, informasi palsu, tindak pidana penerbangan,