EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SEBAGAI PENUNJANG KESEJAHTERAAN UMUM MASYARAKAT MASYARAKAT DI JAWA TIMUR (Kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)

ABSTRAKrnSebagai Negara Hukum yang menegakan supremasi dan keadilan berarti bahwa dalam segala urusan Negara dan masyarakat perlu adanya regulasi berupa peraturan perundang-undangan. Sebagai pembentuk, pelaksana dan pengawas regulasi tersebut Negara mempunyai elemen-elemen penting yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin sebagai Negara demokrasi, namun dengan tingkat literasi yang rendah berdasarkan data World’s Most Literate Nations dan Program for International Student Asswssment (PISA) menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat yang berdampak pada tingginya kriminalitas di Jawa Timur.Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK memberikan pernyataan tegas bahwa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat di lakukan sejak dini melalui IPTEK, akan tetapi implementasi yang kurang baik memberikan dampak yang berlawanan.rnDalam penelitian ini yang menggunakan metode penelitian empiris dengan jenis Probability Sampling didapatkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Gubernur sebagai Kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai peran penting dalam mengimplementasikan di Jawa Timur, dalam hal tersebut Gubernur mendistribusikan urusan-urusan tersebut kepada sekretariat, dinas, lembaga dan badan yang ada di Jawa Timur sesuai dengan Tugas dan Wewenangnya termasuk peningkatan kualitas pendidikan untuk mengurangi kriminalitas dimasyarakat, dengan demikian kesejahteraan umum dapat teratasi. Akan teteapi pendekatan tersebut perlu dorongan teknologi berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2019, sebab Masyarakat di Jawa Timur tergolong literasi rendah namun kecenderungan untuk menggunakan smartphone sangat tinggi. Melalui aplikasi “Hukum Kita” yang dibuat untuk memberikan pemahaman hukum dan layanan bantuan hukum kepada masyarakat melalu platform digital, masyarakat di Jawa Timur merasakan manfaat sekaligus mudah memahami hukum dengan cara yang berbeda. Hal tersebut lah yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mensinergikan kebijakan-kebijakan daerah dengan teknologi digital.rnKata Kunci : Lembaga Negara, Sistem Nasional IPTEK, Kriminalitas, Teknologi Digital