IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL BUS ANTAR KOTA DAN ANTAR PROVINSI DI TERMINAL PURABAYA TAHUN 2021 (ditinjau dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik)

Indonesia berdasarkan letak geografis terdiri dari 13.667 pulau, kondisi tersebut mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat transportasi yang memadai. Provinsi jawa timur terdapat jenis transportasi umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam pasal 141 mengatur standar pelayanan minimal yang selanjutnya diatur dalam Permenhub No 98 Tahun 2013 dan perubahannya dalam Permenhub 29 Tahun 2015. Standar pelayanan diantaranya keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan dalam menjalankan bus AKAP. Akan tetapi masih ditemukan permasalahan dalam menjalankan transportasi umum yang memicu penyebab kecelakaan dijalan raya. Atas dasar permasalahan tersebut memunculkan dua rumusan masalah. Bagaimana bentuk implementasi standar pelayanan minimal angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek diterminal purabaya, serta bagaimana efektivitas penerapan standar pelayanan minimal bus antar kota dan antar provinsi di terminal purabaya.rnJenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris, penelitian berfokus pada isu hukum yang menjadi suatu sebab penelitian ini dibuat, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni vague of norm, dan pendekatan sosiologi hukum dan secara konseptual bersumber dari data primer dan data sekunder yang selanjutnya disimpulkan dalam proses analisa data.rnHasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi standar pelayanan minimal diimplementasikan di terminal Purabaya dengan beberapa komponen lainya, yakni izin trayek, uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR) dan KPS (kartu pengawasan). Serta efektivitas dalam penerapannya ditinjau dari beberapa pendekatan, yang diantaranya yakni pendekatan sasaran, pendekatan sumber, dan pendekatan proses masih terdapat beberapa komponen yang belum efektif.