DAMPAK DARI SURAT KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO. POL B/3022/XII/2009/SDEOPS DALAM PENERAPAN MEDIASI PENAL DI TINGKAT PENYIDIKAN

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada upaya kearah perbaikan dalam hal pelaku memperbaiki kerugian yang sudah ditimbulkan terhadap korban, keluarga dan masyarakat dengan menggunakan restorative justice. Restorative justice dapat diimplementasikan melalui sebuah upaya melalui Alternative Dispute Resolution (selanjutnya disebut dengan ADR) dimana dimungkinkan ditempuh mediasi penal di tingkat Kepolisian. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk perwujudan dari restorative justice, dimana mediasi penal adalah salah satu upaya penyelesaian kasus di luar pengadilan (non litigasi). Dalam upaya mediasi penal penyelesaian kasus perbuatan tindak pidana tidak dilakukan melalui jalur peradilan pidana. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa akibat hukum dari Surat KAPOLRI No. Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS dalam penerapan mediasi penal atas tindak pidana danbagaimana penerapan surat KAPOLRI tersebut?
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. bahan penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan konflik norma (conflict of norm). Analisis dalam penelitian ini adalah Content analysis.
Dalam penerapan mediasi penal di masyarakat yang diterapkan oleh pihak Kepolisian, masih belum bisa berjalan dengan baik dan sesuai karena memang ada beberapa kendala pada saat pelaksanaannya dalam penyelesaian permasalahan. Salah satu kendalanya adalah penerapan mediasi penal yang belum memiliki aturan yang jelas atau aturan hukum yang sejajar dengan Undang-undang. Hal tersebut membuat munculnya keragu-raguan Polisi dalam menerapkan mediasi penal. Untuk itu perlu dibuatnya Undang-undang yang secara khusus mengatur dengan jelas pelaksanaan, penerapan dan kewenangan dari mediasi penal (penal mediation).

Kata kunci : Mediasi Penal, Tindak Pidana, Surat Kapolri dan Akibat Hukum.