IMPLEMENTASI FUNGSI KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUMOLAWANG KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO

ABSTRAKrnFungsi Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan dituntut agar mampu menjalankan peranannya dalam pembinaan masyarakat, pemeliharaan ketentraman, ketertiban, perencanaan, pengarahan, pengambilan keputusan, pengkoordinasian dan pengawasan pembangunan. Keberhasilan pembangunan pedesaan akan bergantung kepada kepala desa Sebagai Pelaksana Pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait pembangunan desa dan juga factor penghambat kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Data diambil dari proses wawancara dengan saksi, karang taruna dan ahli, kemudian diolah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan fakta(fact approach)yaitu dengan cara menganalisis hasil penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analisis, data yang disampaikan secara lisan dan tertulis melalui wawancara serta tingkah laku yang nyata, sehingga dapat diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi fungsi kepala desa dalam pembangunan desa di desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto Dalam proses pembangunan sebuah daerah pedesaan tidak jarang akan timbul sebuah perselisihan antar pemerintah desa, masyarakat desa, lembaga – lembaga desa, dalam pelaksanaan musyawarah guna penyelesaian permasalahan yang ada di dalam masyarakat desa dalam Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa sudah sangat jelas dikatakan bahwasannya kepala desa memiliki tugas dan wewenang yang tinggi dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada masyarakat desa. Faktor penghambat kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah karena Sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Mengambil sebuah keputusan dalam proses pembangunan desa itu terbilang sulit karena banyaknya kebutuhan dari masyarakat dan kelompok masyarakat yang harus di prioritaskan.rnKata Kunci : Kepala Desa, Pembangunan Desa, UU Desa