PRINSIP PERSAMAAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 dinilai tidakrnmengindahkan prinsip keadilan dan persamaan dihadapan hukum, dimanarnMahkamah Konstitusi hanya melarang salah satu tempat, yaitu (tempat ibadah)rnsementara itu dengan memperbolehkan instansi pemerintahan dan lembagarnpendidikan menimbulkan dampak yang tidak adil dan tidak menerapkanrnpersamaan dihadapan hukum. Berangkat dari hal tersebut, maka terdapat duarnpermasalahan, yaitu Bagaimana pertimbangan Hakim Konstitusi dalam putusanrnNomor 65/PUU-XXI/2023 terkait dengan pelaksanaan kampanye PemilihanrnUmum yang menggunakan Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempatrnPendidikan, dan Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomorrn65/PUU-XXI/2023 terhadap netralitas Pendidikan Politik Bagi Masyarakat.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatanrnperundang-undangan dan pendekatan konsep.rnHasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi dalamrnmemutus perkara nomor 65/PUU-XXI/2023 mengabulkan tempat ibadah untukrntidak digunakan sebagai tempat kampanye Pemilihan Umum dengan alasanrnpertimbangan hakim pentingnya menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya,rnagama dan kebebasan beragama dalam kampanye Pemilihan Umum. Tempatrnibadah memiliki makna dan nilai-nilai spritual yang tinggi. Mengenai fasilitasrnpemerintah dan tempat pendidikan mahkamah konstitusi mempertimbangkanrnuntuk tetap digunakan selama ada izin dari pihak penanggung jawab serta tidakrnmemakai atribut kampanye pemilihan umum. kemudian adanya PutusanrnMahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini dapat dipastikan dampakrnyang akan terjadi baik dalam instansi pemerintahan maupun lembaga pendidikanrnyang didalamnya terdapat seorang Aparatur Sipil Negara, yaitu akan berimplikasirnpada netralitas dari pada Aparatur Sipil Negara itu sendiri, selain itu dipastikanrnpihak yang bertanggung jawab akan ada konflik kepentingan yang tidak bisarnmembedakan antara kepentingan atas nama pribadi dan kepentingan atas namarnlembaga baik itu dalam pemerintahan maupun dilingkungan pendidikan