ANALISIS DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANGKALAN

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonimi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksakan berbagai kegiatan pemerintah lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya manusia, kewenangan yang diberikan kepada daerah.
Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 juga telah mengalami perubahan dalam pengenaan tarif BBNKB, dimana tarifnya meningkat menjadi 15% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Tarif ini diberlakukan untuk kendaraan roda dua maupun roda empat pribadi tahun pembuatan 2011. dalam skripsi ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan daerah terutama Kota Bangkalan. Namun ada juga keterbatasan dalam skripsi ini yaitu hanya membahas dari sektor PKB dan BBNKB saja, termasuk ruang lingkupnya hanya berada di Kota Bangkalan.