PROSEDUR DIVESTASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM INVESTOR ASING DI PT. INDOSAT

Divestasi merupakan salah satu cara perusahaan untuk merestrukturisasi perusahaan tersebut dengan tujuan pengembangan. Pemerintah Indonesia telah melakukan divestasi sahamnya yang ada di PT. Indosat (BUMN) pada PT. STT (Singapore Technologies Telemedia) Pte. Ltd., anak perusahaan dari Temasek Holding Singapura. Sebelumnya Temasek Holding telah menguasai saham PT. Telkomsel sebesar 35% lewat anak perusahaannya PT. Singtel. Ada banyak faktor yang menjadi permasalahan seperti mekanisme divestasi dan prinsip-prinsip investasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Aproach). Adapun hasil pembahasan dan penelitian adalah mekanisme atau proses divestasi saham PT. Indosat ke investor asing menggunakan mekanisme privatisasi private placement di pasar modal. Mekanisme dalam jenis ini, investor asing diberikan peluang untuk menguasai saham PT. Indosat lebih dari 50% saham (private sale). Sebelumnya telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), yang telah menyetujui penguasaan saham di PT. Indosat. Mekanisme ini telah didahului hearing antara pemegang saham Indosat yang diwakili oleh Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN dengan Komisi IX DPR RI yang menetapkan mendivestasikan saham PT. Indosat. Berdasarkan dari beberapa perspektif seperti regulasi, pendapat para ahli hukum ekonomi, putusan KPPU, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan MA, maka kepemilikan saham investor asing di PT. Indosat dinyatakan telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 27 angka (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan kurang memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, seperti prinsip transparansi, prinsip penyederhanaan, prinsip kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional, prinsip kepastian hukum, dan prinsip kesatuan.