KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PENATAAN RUANG (Studi Kasus Meikarta)

Penataan ruang pemerintah daerah salah satunya mengunakan dasar hukum Pasal 10 Undang-undang RI No 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dasar hukum tersebut menjadi pedoman wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberian izin. Namun pada kenyataannya mengenai pengelolaan penataan ruang dan perizinan sering terjadi tumpang tindik seperti halnya pemerintah daerah Jawabarat dan pemerintah kabupaten Bekasi mengenai perizinan Mega Proyek Miekarta.Hal ini sangatlah menarik untuk diteliti.
Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan(statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang atau regulasi terkait tentang kasus Meikarta. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan pada isu yang dihadapi.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa kebijakan penataan ruang daerah dalam pengelolaan penataan ruang mengenai Meikarta adanya peran penting dari pemerintah provinsi Jawa barat mengenai perizinan lingkungan karena berdasarkan kriteria sebagai pembangunan yang berbasis kota mandiri dan setiap perencanaan pembangunan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi Jawa barat. Lebih lanjut, rencana pembangunan Meikarta tidak dapat dilakukan karena belum mendapatkan izin AMDAL dan IMB dan perizinan yang ada harus dicabut karna Meikarta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci : Kebijakan, Tata Ruang, Perizinan