ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERKAIT PELIMPAHAN PERKARA DALAM AMAR PUTUSAN PRAPERADILAN (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel)

Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Putusan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan oleh Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diperiksa atas dugaan penghentian penyidikan secara materiil yang dilakukan oleh KPK terhadap perkara tindak pidana korupsi Bank Century yang melibatkan Budi Mulya bersama dengan Boediono dan nama lain yang tercantum dalam dakwaan Budi Mulya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hakim praperadilan dalam amar putusannya memerintahkan kepada KPK untuk melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke Kepolisian dan atau Kejaksaan. Hal ini menjadi permasalahan karena dalam ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang – undangan lain yang mengatur tentang Praperadilan, tidak terdapat ketentuan yang menyebutkan kewenangan hakim untuk melimpahkan perkara tindak pidana korupsi melalui keputusannya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang – undangan (Statue Approach). Metode pengumpulan data dengan penelusuran berbagai literatur atau referensi, baik dari buku maupun dari media online.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim praperadilan pada putusan praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel paling utama adalah penegakan hak asasi manusia terhadap nama – nama yang disebutkan dalam dakwaan Budi Mulya. Hakim Praperadilan membenarkan adanya bentuk penghentian penyidikan secara materiil yang dilakukan oleh KPK. Oleh sebab itu, Hakim praperadilan melakukan pembentukan hukum dengan menggunakan interpretasi sistematis, dengan menghubungkan Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kata Kunci : Putusan, Praperadilan