PENGATURAN PEMBERIAN GANTI RUGI PADA PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI BENTUK TERCIPTANYA PEMERINTAHAN YANG BAIK

ABSTRAKrnGanti rugi dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hak-hak individual maupun anggota masyarakat atas kerugian yang didapatkan dalam sengketa pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pengelolaan dan sistematika pengaduan atas aduan masyarakat dalam pelayanan publik dan menganalisis bagaimana antar regulasi terkait klaim ganti rugi yaitu Undang-Undang Pelayanan Publik, Peraturan Ombudsman, Undang-Undang Peratun dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dalam menyelesaikan sengketa pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan selama ini masih memiliki beberapa kelemahan antara lain kurangnya profesionalisme, kurang responsif, informatif, koordinasi dan kurang mendengar keluhan serta kurangnya etika penyelenggara negara. Sehingga muncul pengaduan dari masyarakat kepada pemerintahan yang menghendaki adanya penyelesaian berupa tuntutan ganti rugi. Namun, secara eksplisit peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai mekanisme pembayaran ganti rugi akibat sengketa pelayanan publik. Sehingga terjadi disharmoni kebijakan legislasi dan/regulasi terkait klaim ganti rugi dalam peraturan perundang-undangan. Aspek kepastian hukum sebagai bentuk standarisasi pelayanan juga tidak terpenuhi dilihat dari peraturan pelaksana yang tak kunjung dibuat oleh pemerintah berupa peraturan presiden yang telah diamanatkan dalam undang-undang pelayanan publik.rnKata Kunci: Pelayanan Publik, Ganti Rugi, Undang-Undang