KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAHWA PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DIDUGA TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM

Kontrol terhadap kekuasaan sangat penting agar tercipta good government and clean government, termasuk terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden. Dalam melaksanakan tugas pengawasan maka DPR memiliki kewenangan untuk melakukannya, dengan beberapa fungsi dan hak yang dimilikinya. Salah satu keterkaitan pengawasan yang dilakukan DPR terhadap Presiden dan/wakil Presiden adalah ketika diduganya terjadi pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhinya syarat untuk menjadi Presiden dana tau Wakil Presiden yang berakibat pada proses pemakzulan.
Selain hal tersebut proses pemakzulan ini juga melibatkan MK dan MPR dengan perannya masing-masing. Proses ini diawali dengan dugaan dari DPR berupa Pendapat atas pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang dijukan tehadap MK. pemilihan istilah Pendapat ini secara penormaan konstitusi dapat dibenarkan dikarenakan DPR merupakan lembaga politik. Dalam proses awal ini regulasi dalam perumusan Pendapat DPR terdapat kekurangan, sehingga perlunya regulasi tambahan berupa Undang-Undang khusus untuk memperjelas prosedur pemakzulan. dimulai dari siapa yang bertindak sebagai jaksanya, untuk mengakomodasi atau mentransformasikan pendapat DPR itu menjadi “tuduhan”, kemudian apakah yang digunakan adalah independent presecutore atau yang lainnya.
Disisi lain setelah proses diujinya Pendapat DPR ini, maka MK akan mengeluarkan Putusan. Putusan tersebut sifatnya hanya memutus atas pendapat DPR dan bukan memberikan vonis terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden atas proses Pemakzulan yang sedang dilakukan, untuk vonis ini secara konstitusional dimiliki oleh lembaga negara MPR. Sehingga kekuatan mengikat Putusan MK ini hanya sebatas dalam menyatakan tuduhan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden benar atau tidak, inilah yang final dan mengikat, tidak dapat dimintakan banding kemanapun,atas dasar inilah MPR nantinya akan menilai dan memutus.

Kata Kunci : Pemakzulan, Pendapat DPR, Putusan MK, Presiden dan/atau Wakil
Presiden.