KEABSAHAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SAMPANG DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR 09/PID.SUS.ANAK/2018/PN SPG YANG MENERAPKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA PELAKU DEWASA

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum marak sekali terjadi di
Negara Indonesia. Negara Indonesia sudah mengatur hukum acara pidana anak
yaitu di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak dan didalamnya juga mengatur batas usia anak. Dalam skripsi ini
mengambil Putusan Negeri Sampang Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg yang
mana posisi kasusnya pelaku berumur 16
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang
dilakukan adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
kasus.
Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa Kewenangan Pengadilan Negeri
Sampang dalam memutus perkara Nomor 09/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg tidak
sah yang menerapkan sistem peradilan pidana anak pada pelaku dewasa. Karena
dilihat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang
menyebutkan dalam Pasal 50 yang berbunyi Pengadilan Negeri bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara
perdata di tingkat pertama. Serta banyak teori dan asas kedewasaan seorang
diukur pada seseorang yang sudah kawin atau pernah kawin, cakap hukum dan
mampu bertanggungjawab pada apa yang diperbuatnya. Dan putusan ini dapat
menimbulkan implikasi putusan pidana yang tidak adil karena hakim melihat
pelaku adalah seorang anak yang mana hukuman pidananya lebih ringan dari pada
orang dewasa.
Kata kunci : Kewenangan Pengadilan Negeri - Sistem Peradilan Pidana Anak –
Putusan Pengadilan