PENERBITAN SERTIFIKAT JAMINAN PRODUK HALAL PASCA DIBENTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DI JAWA TIMUR

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat jaminan produk halal dan terbentuk atas amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sebelum terbitnya Undang-undang Jaminan Produk Halal, kewenangan dalam penerbitan sertifikat jaminan produk halal dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan unit pelaksana teknis LPPOM MUI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penerbitan sertifikat jaminan produk halal pasca dibentuk BPJPH dan bagaimana pelaksanaan penerbitan sertifikat jaminan produk halal pasca terbentuk BPJPH di Jawa Timur.
Untuk membahas beberapa masalah, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan fakta yaitu penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait dan menggunakan buku, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penerbitan sertifikat jaminan produk halal pasca dibentuk BPJPH pengajuan sertifikat jaminan produk diajukan ke BPJPH yang sebelumnya diajukan ke LPPOM MUI. Penerbitan sertifikat jaminan produk halal pasca BPJPH dibentuk, BPJPH belum dapat melaksanakan kewenangan dalam penerbitan sertifikat jaminan produk halal. BPJPH membutuhkan 20 (dua puluh) peraturan pelaksanaan untuk menjalankan kewenangannya. Sehingga dalam pelaksanaanya lembaga yang menyelenggarakan penerbitan sertifikat jaminan produk halal tetap berada di LPPOM MUI. LPPOM MUI dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). Dengan demikian LPPOM MUI tetap melaksanakan kewenangannya selama BPJPH belum dapat melaksanakan kewenangan penerbitan sertifikat jaminan produk halal karena kendala yuridis yang masih belum terselesaikan.