KRITERIA PENERBITAN EFEK SYARIAH DI INDONESIA, MALAYSIA DAN IRAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pasar modal syariah Indonesia, Malaysia dan Iran memberikan pengaturan yang berbeda terkait kriteria penerbitan efek syariah. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan mengetahui kaidah hukum yang digunakan sebagai pengaturan kriteria penerbitan efek syariah dan mengidentifikasi keunggulan maupun kelemahan berdasarkan kepatuhan pada prinsip syariah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan perundang-undanngan (legal approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia, Malaysia dan Iran mengatur kriteria penerbitan efek syariah yang berbeda karena kaidah hukum yang digunakan untuk menentukan prinsip yang dirujuk juga berbeda. Indonesia menggunakan prinsip kedaruratan, Malaysia menggunakan prinsip Umum Al-Balwa. Iran murni menggunakan prinsip syariah dalam pasar modal sebagai bentuk kepatuhan pada konstitusinya. Pengaturan kriteria penerbitan efek syariah di Iran yang paling patuh terhadap prinsip syariah. Hal inilah yang sulit diterapkan baik di Indonesia maupun Malaysia yang masih terdapat sistem bunga baik dalam bank, Lembaga Keuangan maupun pasar modal. Atas kondisi tersebut, penerapan prinsip Umum Al-Balwa lebih tepat daripada prinsip kedaruratan yang belum ada batasan kedaruratan. Oleh karena itu, pengaturan kriteria penerbitan efek syariah sebaiknya tidak hanya berdasarkan keadaan darurat dan hal yang sulit dihindarkan, melainkan lebih merujuk kepatuhan pada prinsip Syariah. Oleh sebab itu, regulasi pasar modal syariah di Indonesia semestinya menerapkan kepatuhan pada prinsip syariah sebagaimana di Iran. Apabila memandang utang berbasis bunga dan pendapatan non halal sulit dihindarkan sebaiknya menggunakan prinsip Umum Al-Balwa sebagaimana di Malaysia. Namun, apabila tetap menggunakan prinsip kedaruratan maka perlu diatur batasan kedaruratan secara jelas.