TANGGUNG GUGAT PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN PPAT PEMEGANG PROTOKOL TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM

Pembuatan Akta Otentik dilakukan sesuai prosedur melalui Pejabat Umum, Salah satunya menggunakan jasa PPAT, Telah terjadi kasus bahwa dalam pembuatan Akta Otentik mengalami cacat hukum berupa data yang tidak sesuai dengan pemilik akta otentik sehingga merugikan Para Pihak. PPAT tersebut diberhentikan karena telah mencapai umur 65 tahun karena sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, Protokol PPAT diserahkan kepada Pemegang Protokol PPAT didalam daerah tersebut. Maka bagaimanakah pertanggung jawaban terhadap Protokol PPAT.
Berkaitan dengan itu, Perlu dilakukan penelitian tentang Bagaiamana tanggung gugat PPAT dengan berakhirnya masa jabatannya terhadap akta PPAT yang cacat hukum dan Bagaimana tanggung gugat PPAT Pemegang Protokol PPAT terhadap akta yang cacat hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deduktif untuk mengambil kesimpulan.
Hasil Penelitian bahwa Tanggung Gugat berada pada PPAT yang membuat Protokol PPAT, karena terjadi kelalaian dalam proses pembuatan akta otentik sehingga terjadi tanggung gugat kelalaian dan mengerti proses sampai terjadinya akta otentik tersebut kemudian Pemegang Protokol PPAT tidak bertanggung jawab atas Protokol PPAT tersebut karena tugas, pokok dan fungsi Pemegang Protokol PPAT mengarsipkan dan memberi salinan bagi para pihak.
Kata Kunci: Tanggung Gugat – PPAT – Akta Otentik – Cacat Hukum