KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Kesepakatan negara-negara dalam perjanjian internasional baik perjanjian bilateral atau multilateral harus diadopsi menjadi hukum nasional berupa undangundang ratifikasi maka perjanjian tersebut berlaku mengikat bagi semua anggota dan memiliki sanksi. Negara sebagai representasi masyarakat harus menentukan kebijakan yang menguntungkan bagi kepentingan Nasional tanpa harus mengesampingkan hukum internasional itu sendiri, pentingnya hubungan Nasional menjadi standar atas kedaulatan sebuah Negara. Maka Hukum perjanjian internasional harus dipertegas kedudukannya baik dalam hierarki perundangundangan maupun lembaga yang berwenang menguji tingkat konstitusionalitasnya terhadap UUD NRI tahun 1945. Karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah doktriner Perundang-undangan (Statue Approach), Dengan menggunakan metode pendekatan diatas penulis berharap bahwa penelitian ini akan mengemukakan dan mengembangkan pemikiran para pakar ilmu hukum. Tulisan ini juga mengkaji kewenangan Mahkamah Kostitusi dalam pengujian undang-undang ratifikasi perjanjian internasional terhadap UUD NRI tahun 1945. Kesimpulannya bahwa Mahkamah Kostitusi adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengujian undang-undang ratifikasi, ketika kebijakan yang diambil pemerintah dalam perjanjian internasional bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945.