PENGEMBALIAN DANA INVESTOR TRADING FOREX ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Trading forex merupakan pertukaran atau perdagangan mata uang yang satu dengan yang lain dengan transaksinya yang berbasiskan internet, yang mana dalam transaksi trading forex terdapat dua jenis transaksi dasar yaitu Buy (beli) dan sell (jual). Kegiatan transaksi trading forex dapat dilakukan dimana saja asalkan terdapat internet dan perangkat keras yang memadai, karena dari pihak pialang (broker) telah menyediakan aplikasi trading, sehingga investor tidak perlu datang ke kantor pialang (broker). Adanya metode transaksi yang simpel tersebut tidak menutup kemungkinan jika pialang melakukan perbuatan yang dapat merugikan investor. Telebih lagi jika perusahaan tersebut dicabut izin usahanya sebelum investor mendapatkan kembali modal yang telah di investasikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibahas tentang ganti rugi untuk investor atas dicabutnya izin usaha perusahaan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor untuk mendapatkan modalnya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan perundang undangan (statue Approach)
Hasil dari penelitian ini pertama, batas maksimal ganti rugi investor dibayar sebesar nilai kerugian, berdasarkan PP No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan berjangka komoditi. Kedua, batas maksimal pengembalian dana investor hanya 80% dari dana minimum yang dihimpun oleh bursa berjangka berdasarkan Peraturan kepala BAPPEBTI Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Kompensasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor forex jika dana ganti rugi iridak sesuai dengan PP No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu melalui musyawarah mufakat, mediasi, dan pengadilan negeri.

Kata kunci: investor-trading forex- pencabutan izin usaha- ganti rugi- upaya hukum