Upaya Dan Perlindungan Hukum Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Pencegahan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis di Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya (Analisis Sosiologi Hukum Islam)

Eksploitasi anak merupakan suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orangtua maupun orang lain. Hingga kini masih ada saja didapati tindakan tidak terpuji tersebut khususnya di kawasan wisata Religi Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan perlindungan hukum Pemerintah Kota Surabaya terhadap pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis di wisata religi Sunan Ampel.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada pihak Dinas Sosial Surabaya dan pihak UPTD Liponsos Keputih Surabaya serta Petugas Satpol PP Kota Surabaya. Sumber data sekunder didapat dari website pemerintah terkait eksploitasi anak, dan data lain yang diperoleh dari jurnal dan buku yang berkaitan dengan eksploitasi anak. Lokasi penelitian adalah Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis dan normatif, yaitu pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial yang berpandangan pada keagamaan yakni Al-Qu’ran dan Hadis, serta pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis yakni upaya pre-emtif seperti peninjauan lapangan oleh Satpol PP Kecamatan dan Kelurahan setempat, upaya pre-ventif yakni penertiban dengan mengamankan secara langsung para pengemis anak yang ditemui di kawasan tersebut untuk dikembalikan kepada walinya atau dilakukan pembinaan apabila tidak terdapat wali sang anak. Upaya represif yakni upaya yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga dibentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Hasil analisis Sosiologi Hukum Islam yakni kebijakan yang dibuat Pemerintah telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku namun belum mendapat hasil yang signifikan.