PENGATURAN PENCALONAN PEJABAT NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Aturan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden dimana pejabat negara yang diharuskan mundur dari jabatannya terlebih dahulu jika ingin mencalonkan dirinya sebagai calon Presiden dan/atau Wakil Presiden, namun ada pengecualian pada sebagian pejabat negara didalamnya. Adanya pengecualian tersebut (tanpa harus mundur dari jabatannya) justru akan berpotensi terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang serta adanya bentuk pendiskriminasian pada sebagian pejabat negara yang harus mundur. Terhadap hal itu, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam perspektif good governance, dan 2) Bagaimana ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam perspektif Equality Before The Law. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam perspektif good governance, tidak sejalan dengan Asas good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), karena dapat dikatakan dalam pembentukan pasal tersebut telah mengesampingkan Asas good governance serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang keduanya merupakan sebuah asas yang perlu diperhatikan dalam pembuatan regulasi atau peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia. Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga tidak sejalan atau tidak mencerminkan Asas equality before the law, pasal tersebut menimbulkan suatu diskriminasi terhadap pejabat negara yang harus mundur dari jabatannya ketika ingin mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan/atau Wakil Preisiden.