CONTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MELANGGAR HUKUM ACARA (TINJAUAN KASUS PUTUSAN NO. 02-11-08-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014)

Pasal 35 Ayat (1) Undang – undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Pasal tersebut diatas dengan tegas menyebutkan bahwa Pemohon mempunyai hak untuk mencabut Permohonannnya. Akan tetapi pada perkara No : 02-11-08-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014) Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tetap memasukkan perkara aquo dalam putusannya, walapupun terdapat adanya pencabutan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Setelah adanya pencabutan maka tidak ada lagi persidangan selanjutnya terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Sumenep dapil 5 antara Partai Amanat Nasional (PAN) selaku Pemohon dengan KPU selaku Termohon. Bahkan MK mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah Final dan Mengikat. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian bagaimana kedudukan hukum putusan MK yang melanggar hukum acara serta apakah ada perlindungan hukum terhaddap putusan tersebut bagi pihak yang dirugikan? Dari penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual, bahwa Putusan tersebut adalah cacat hukum sehingga putusan tersebut batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas putusan tersebut adalah Constitutional Complaint atau pengaduan konstitusional.