Batasan Diskresi Wakil Kepala Daerah

Diskresi merupakan kebebasan yang diberikan kepada pemerintah dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan kongkret. Pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah diatur beberapa kondisi yang menjadi sebab dapat dilaksanakannya wewenang diskresi wakil kepala daerah. Kondisi yang dimaksud adalah saat kepala daerah menjalani masa tahanan dan/atau berhalangan sementara, yang mengakibatkan kepala daerah tidak dapat melakasanakan tugas dan wewenangnya. Permasalahan muncul akibat norma yang membatasi wewenang diskresi wakil kepala daerah, sehingga wakil kepala daerah hanya dapat melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah saat kepala daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis batasan wewenang diskresi wakil kepala daerah dan implementasi konsep diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan digabungkan dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batasan wewenang diskresi wakil kepala daerah bertentangan dengan tujuan diberikannya wewenang diskresi kepada wakil kepala daerah. Wewenang diskresi wakil kepala daerah bertujuan agar wakil kepala daerah dapat melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah saat kepala daerah sedang menjalani masa tahanan dan/atau berhalangan sementara, namun dalam hal ini wakil kepala daerah hanya dapat melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah yang memiliki lingkup lebih sempit dibanding keseluruhan tugas dan wewenang kepala daerah. Dikarenakan batasan tersebut, implementasi konsep diskresi wakil kepala daerah sebatas pelaksanaan tugas jabatan kepala daerah tanpa menimbulkan akibat hukum yang bersifat strategis.