PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Proses pemilihan Kepala Desa sebagai awal dalam mengatur tatanan Pemerintah Desa, dalam hal pengawasan tentunya harus ada perencanaan, untuk menciptakan pemilihan yang demokratis, Pemilihan kepala desa adalah salah satu untuk masyrakat desa untuk menyalurkan hak-haknya, dengan cara memilih calon kepala desa sesuai dengan hati nuraninya.akan tetapi terkadang banyak di temui pelaksanaan pemilihan kepala desa yang tidak sesuai dengan asas-asas pemilihan kepala desa sebagaimana di kutip pada pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu pemilihan kepala desa Bersifat Langsung, Umum, Rahasia, Jujur, Dan Adil. Dalam penyelesaian sengketa untuk hasil pemilihan kepala desa dalam hal ini yang berwenang untuk menyelesaikan adalah Bupati/Wali Kota dan keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sebagai mana di atur di dalam Pasal 37 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tetapi untuk penyelesaian sengketa dalam hal proses sebelum atau saat pemilihan kepala desa itu tidak ada satupun peraturan Perundang-Undangan atau Regulasi yang mengaturnya terkait dengan proses penyelesaiaanya.
Metode penelitian yang di gunakan adalah penilitian hukum normative (normative legal research) dengan metode pendekatan Perundang-Undangan.
Dari kajian yang di lakukan penulis dapat di simpulkan bahwa Perlu Adanya Regulasi atau pengaturan terkait dengan Lembaga mana yang berwenang untuk mengawasi dan menyelesaikan sengketa saat di temukannya kecurangan dalam proses sebelum atau saat pemilihan kepala desa baik memalui di Lembaga peradilan maupun di Lembaga Ad hoc.