PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk membuat jera pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan memberikan sanksi yang berat dan memberikan sanksi tambahan yang tepat, dalam penerapan sanksi khususnya sanksi tambahan harus memperhatikan hak asasi manusia, sanksi yang diterapakan harus efektif dan sanksi tambahan yang diberikan bukan sanksi yang sudah secara otomatis diberikan dalam Undang-Undang, misalnya seperti pencabutan hak politik. Di sisi lain, sanksi pidana bertujuan untuk memperbaiki kerusakan moralitas seseorang agar dapat bermanfaat dan dapat diterima dalam masyarakat kembali.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual (conceptual aproach) digabungkan dengan pendekatan perundang-Uundangan dan pendekatan kasus.
.Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat kekurangan dalam penerapan sanksi tambahan khususnya sanksi tambahan berupa pencabutan hak politik, sehingga tidak dapat memberikan optimalisasi dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dengan demikian perlu penerapan sanksi tambahan yang lain dalam rangka memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Sanksi Tambahan, Pencabutan Hak Politik, dan Tindak Pidana Korupsi.