AKIBAT HUKUM ATAS PELAKSANAAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN DALAM KEADAAN NORMAL TANPA SURAT IZIN DARI KETUA PENGADILAN NEGERI

ABSTRAK

Penggeledahan dan penyitaan merupakan salah satu tahapan dalam proses penyidikan. Tindakan ini merupakan tindakan upaya paksa yang dapat melanggar hak asasi manusia. Dengan adanya tindakan yang sewenang-wenang dan pengaturan yang tidak jelas mengenai akibat hukum terhadap penyidik yang melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri dalam KUHAP dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan, menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti ketika dalam Pasal 77 KUHAP juga tidak mencantumkan tindakan penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah dapat dipraperadilankan. Sehingga, dapat dirumuskan isu hukum mengenai akibat hukum atas pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas tindakan penyidik tersebut.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang diteliti berhubungan langsung dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual sebagai bentuk pemecahan permasalahan dari isu hukum yang dibahas.
Hasil penelitian menunjukkan akibat hukum terhadap penggeledahan dan penyitaan dalam keadaan normal tanpa surat izin dari ketua pengadilan negeri adalah tidak sah. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan yaitu dengan praperadilan yang berdasar pada Pasal 95 KUHAP dan atau dengan mengajukan gugatan perdata dengan berdasar pada Pasal 1365 KUH Perdata.

Kata Kunci: Penggeledahan dan Penyitaan Tanpa Surat Izin, Praperadilan, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum