PENEMPATAN TENAGA KERJA BERDASARKAN DOMISILI PEMBERI KERJA DAN PENERIMA KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS PETANI GARAM DI DESA PAGAGAN, KECAMATAN PADEMAWU, KABUPATEN PAMEKASAN)

Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.” Pasal tersebut merupakan latar belakang dari skripsi ini. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mendeskripikan bagaimana penempatan tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan serta bagaimana perspektif hukum islam dan hukum ketenagakerjaan terhadap ketidaksesuaian penempatan tenaga kerja sebagaimana studi kasus petani garam di desa Pagagan, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data tentang petani garam di desa Pagagan, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan, serta data yang diperoleh dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Pamekasan tentang deskripsi penempatan tenaga kerja di kabupaten Pamekasan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara induktif dan dipaparkan secara deskriptif-analitis.
Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa penempatan tenaga kerja di Disnakertrans kabupaten Pamekasan dilaksanakan menggunakan konsep yang terdiri dari Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Disnakertrans kabupaten Pamekasan tidak menempatkan tenaga kerja, akan tetapi membantu mencarikan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja serta melayani pengurusan kartu kuning (AK/I) bagi para pencari kerja yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pelayanan dan mekanisme tersebut dapat memudahkan para pencaker yang sedang mencari lowongan kerja untuk kemudian melamar kerja di perusahaan. Namun meskipun demikian, angka pengangguran di kabupaten Pamekasan masih lebih banyak daripada pencaker terdaftar yang diterima sebagai pekerja formal di Perusahaan. Dengan demikian, meskipun para pemilik lahan garam hanya bisa mempekerjakan tenaga kerja secara informal, perlu adanya pendekatan dari disnakertrans kabupaten Pamekasan selaku instansi terkait ketenagakerjaan agar para pemilik lahan garam memiliki kesadaran hukum sehingga dapat lebih memperhatikan keadaan ketenagakerjaan serta membantu meminimalisir pengangguran di kabupaten Pamekasan. Selain itu, pemilik lahan garam di desa Pagagan, kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan juga harus memilik tanggung jawab sosial perusahaan. Penempatan tenaga kerja yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan program nasional dan daerah sebagaimana tertuang dalam UU Ketenagakerjaan merupakan bagian dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat mewujudkan adanya kemaslahatan umum bagi masyarakat sekitar perusahaan. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan salah satu prinsip hukum Islam serta merupakan bagian dari maslahah mursalah.