Mekanisme Pencatatan Pengajuan Anggaran Belanja Kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban Belanja Berbasis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang

ABSTRAKrnrnNisfatin Aulia, Mekanisme Pencatatan Pengajuan Anggaran Belanja Kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban Berbasis Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Dibawah bimbingan Emi Rahmawati, S.E., MSirnrnSurat pertanggungjawaban merupakan salah satu dokumen penting sebagai acuan keluarnya penggunaan dana. Dimana surat pertanggungjawaban ini dilakukan penginputan pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah salah satu fasilitas yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai alat untuk mempermudah melakukan pengelolaan dan pengecekan dalam keuangan sebuah entitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).rnTujuan dalam penelitian ini untuk mempelajari mekanisme dalam pengajuan anggaran sampai dengan penyusunan surat pertanggungjawaban dan penginputannya dalam SIPKD yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Sampang. Dalam penelitian menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif dan penggunaan teknik pengumpulan data dan wawancara. Data yang digunakan yaitu data umum yang berisi tentang gambaran umum entitas dan data khusus yang berisi tentang surat pertanggungjawaban dari subbagian kepada bendahara pengeluaran.rnHasil dari penelitian ini dilakukan menunjukkan bahwa dalam penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, penyusunan surat pertanggungjawaban oleh subbagian masih ada kesalahan kecil yang ditemukan oleh tim koreksi. Untuk itu, kemudian penulis memberikan saran kepada entitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya kepada bendahara pengeluaran untuk membuatkan format surat pertanggungjawaban yang sama setiap subbagian agar mempermudah dalam penyusunan dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban.