IMPLEMENTASI VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SAMPANG

Visum et Repertum merupakan alat bukti penting dalam mendukung proses penegakan hukum dan penentuan kebenaran materiil. Visum et Repertum secara teori dilakukan oleh dokter forensik, kenyataannya di Kabupaten Sampang sering kali dilakukan oleh dokter umum karena ketiadaan dokter forensik. Prosedur pelaksanaan Visum et Repertum oleh dokter umum melibatkan pemeriksaan fisik dan anamnesis, yang seringkali didampingi oleh dokter spesialis kandungan (Obgyn). Sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Visum et Repertum dalam mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sampang.rnPenelitian ini tergolong ke dalam penelitian empiris, kegunaan penelitian empiris ini bertujuan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan sosiologi hukum dengan mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang diharapkan dengan keadaan masyrakat yang ada di dalam kenyataan. Dalam penelitian empiris ini menggunakan data primer yaitu berupa wawancara dengan berbagai informan dan juga data sekunder dengan melalui sumber lainnya.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Visum et Repertum sering dianggap sebagai alat bukti yang penting. Dengan melampirkan Visum et Repertum dalam suatu berkas perkara pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat Visum et Repertum termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun disisi lain, terdapat hambatan dalam penggunaanya. Pertimbangan hakim untuk menerima Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter umum di RSUD Dr. Mohammad Zyn didukung oleh bukti lain, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.