SANKSI PIDANA PASAL 101 UU PPLH UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF ASAS ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN

Penelitian ini mengkaji dampak sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan oleh korporasi berdasarkan Pasal 101 UU PPLH Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Latar belakang penelitian menyoroti bahwa meskipun sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran lingkungan terlihat cukup ringan, dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan ekosistem sangat besar. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keefektifan sanksi pidana Pasal 101 UU PPLHberdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap Pasal 101 UU PPLHserta asas-asas hukum yang relevan, seperti asas kejelasan tujuan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Pasal 101 UU PPLHmungkin belum sepenuhnya memenuhi standar asas kejelasan tujuan, yang berpotensi mengurangi efektivitasnya dalam memberikan panduan yang tegas bagi para pelaku usaha dan masyarakat umum. Berdasarkan temuan ini, disarankan perlu adanya evaluasi terhadap sanksi pidana yang diberlakukan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dapat dilakukan dengan melakukan revisi UU PPLH atau dengan membuat aturan turunan untuk mempertegas dan memperjelas sanksi pidana di Pasal 101 UU PPLH.